Jumat, 11 Mei 2012

BPD Bangunjiwo

Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Agama  Islam
Jabatan Ketua
Perwakilan Dusun Kalirandu
No HP  08170438801


H SUBURDJO HARTONO, SE
Pendidikan : S1
Pekerjaan :Wiraswasta
Agama  Islam
Jabatan Wakil Ketua
Perwakilan Dusun Kalipucang dan Kajen
No HP  081392821310


Pendidikan : S1
Pekerjaan : Swasta
Agama  Islam
Jabatan Sekretaris
Perwakilan Dusun Ngentak
No HP  085643523335


SUWARNO, S.PD
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama  Islam
Jabatan Anggota
Perwakilan Dusun Bibis dan Bangen
No HP  082135580800


DR.SUNARTO, M.Hum
Pendidikan : S3
Pekerjaan : PNS
Agama  Islam
Jabatan Anggota
Perwakilan Dusun Gendeng
No HP  08156893436



MUSBADI

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pensiunan
Agama  Islam
Jabatan Anggota
Perwakilan Dusun Kalangan dan Jipangan
No HP  08562883234


SUGIYANTO

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pensiunan
Agama  Islam
Jabatan Anggota
Perwakilan Dusun Lemahdadi dan Donotirto
No HP  081328207071


BUDI HARJONO

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama  Islam
Jabatan Anggota
Perwakilan Dusun Gedongan
No HP  081328206322
             085725744868


WARDANI
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama  Islam
Jabatan Anggota
Perwakilan Dusun Tirto dan Sembungan
No HP  085729774851


SLAMET HERI PURNOMO
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pensiunan
Agama  Islam
Jabatan Anggota
Perwakilan Dusun Petung dan Kenalan
No HP  0274 6855303


ISKAK QOMARUDIN

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama  Islam
Jabatan Anggota
Perwakilan Dusun Salakan, Sambikerep dan Sribitan
No HP  082135580800


RUMIYATI, ST
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Staf Pemdes Bangunjiwo
Agama  Islam
Kaur TU BPD
No HP  081328180287















PERATURANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWONomor 01 TAHUN 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BANGUNJIWO

========================================================

PERATURAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO

Nomor 01 TAHUN 2012


 

TENTANG


 

TATA TERTIB

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO

MASA JABATAN 2012-2018


 

Menimbang

:

a.


 


 


 


 


 


 

b.

bahwa agar dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Badan Permusyawartan Desa Bangunjiwo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dapat efektif dan efisien maka perlu diatur serta ditetapkan dalam suatu Peraturan Tata Tertib ;


 

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka perlu adanya Keputusan Badan Permusyawartan Desa Bangunjiwo tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawartan Desa bangunjiwo masa jabatan 2012-2018

Mengingat

:

1.


 


 


 

2.


 


 


 

3.

4.


 


 

5.


 

6.


 

7.


 


 

8.

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalamlingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 ) ;

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2237 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 tentang Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul ;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawartan Desa ;

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Orgasnisasi Pemerintahan Desa ;

Peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Lurah Desa ;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan

:

1.


 


 


 

2.

Keputusan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang peresmian pelantikan anggota Badan Permusyawatran Desa Bangunjiwo periode 2012-2018 ;


 

Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan BPD Bangunjiwo,KecamatanKasihan,Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2012-2018 Nomor 141/118 tanggal 20 Januari 2012 oleh Camat Kasihan atas nama Bupati Bantul.


 

   


 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

 

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO MASA JABATAN 2012-2018.


 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

  1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
  2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
  3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  5. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah.
  8. Desa sebagaimana dimaksud adalah Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.


     

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan, Fungsi


 

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.


 

Pasal 3

  1. Susunan Organisasi BPD terdiri atas :
    1. Pimpinan;dan
    2. Anggota.

      Pasal 4

  2. Pimpinan BPD terdiri dari :
    1. (1) satu orang Ketua
    2. (1) satu orang Wakil Ketua; dan
    3. (1) satu orang Sekertaris.


       

      Pasal 5


       

    1. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Lurah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  3. Tata cara menampung dan menyalurkan aspirasi diatur dalam pasal 38


     

    Bagian Kedua

    Wewenang, Hak, dan Kewajiban BPD


     

    Pasal 6

BPD mempunyai wewenang :

  1. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Lurah Desa;
  2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa;
  3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa;
  4. membentuk Panitia pemilihan Lurah Desa;
  5. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  6. menyusun tata tertib BPD.

    Pasal 7

BPD mempunyai Hak :

  1. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
  2. menyatakan pendapat.


     

    Pasal 8

Kewajiban BPD :

  1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
  2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  3. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. menyerap, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti;
  5. memproses pemilihan Lurah;
  6. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
  8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.


     

    Bagian Ketiga

    Larangan Anggota BPD


     

    Pasal 9


     

    (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Lurah dan Pamong Desa.

    (2)     Pimpinan dan anggota BPD dilarang :

    a.     sebagai pelaksana proyek desa;

    b.     merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

    c.     melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , serta menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

    d.     menyalahgunakan wewenang;dan

    e.     melanggar sumpah/janji jabatan.


 

Bagian Keempat

Pelaksanaan Tugas dan wewenang

Pemilihan Lurah Desa


 

Pasal 10


 

  1. Memberitahukan kepada Lurah Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatanya.
  2. Memproses Pemilihan Lurah Desa paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Desa.
  3. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Lurah Desa, BPD paling lama 4 (empat) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan Lurah Desa, BPD segera memproses pemilihan Lurah Desa.
  4. Mengadakan rapat Paripurna guna membahas persipan pemilihan Lurah Desa.
  5. Menetapkan rencana anggaran biaya Pemilihan Lurah Desa berdasarkan pertimbangan Lurah Desa, Pamong Desa dan tokoh masyarakat.
  6. Melaporkan kepada Bupati melalui bagian Pemerintah Desa Sekertariat Daerah Kabupaten Bantul mengenai persiapan pemilihan, rencana anggaran dan pembentukan panitia.


     

    Pasal 11


     

    1. Panitia pemilihan dibentuk dalam rapat BPD.
  7. Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat terbuka.
  8. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat independen, jujur dan adil.
  9. Syarat-syarat untuk duduk menjadi anggota Panitia Pemilihan diatur dan ditetapkan oleh BPD
  10. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD.


     

    Bagian Kelima

    Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 12

  1. Setiap tahunnya menjelang berlakunya tahun anggaran, Lurah Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan lampiran selengkapnya dengan Nota keuangan kepada BPD.
  2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana di maksud ayat (1) mengikuti tata cara penyampaian Rancangan Peraturan Desa, tahapan pembicaraan dan penanda tanganan Peraturan Desa.

    Pasal 13


     

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pasal 12 dilakukan dalam Rapat-rapat BPD yang dilakukan khusus untuk keperluan itu.


 

Pasal 14


 

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 12 dan 13 berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Desa mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


 

Pasal 15


 

  1. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan untuk tahun anggaran berjalan.
  1. Peraturan Desa tentang perhitungan APBDes ditetapkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
  2. Peraturan Desa tentang perhitungan APBDes ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.


     

    Bagian Keenam

Penetapan Peraturan Desa


 

Pasal 16


 

  1. Lurah Desa dengan persetujuan BPD menetapkan Peraturan Desa.
  1. Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Lurah atau atas usul prakarsa BPD.
  2. Peraturan Desa ditanda tangani oleh Lurah Desa.
  3. Persetujuan BPD ditetapkan dalam keputusan BPD.


     

    Pasal 17


     

Rapat-rapat dalam membahas Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan dalam rapat yang khusus diadakan untuk keperluan itu sebagaimana diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 15

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penyampaian Rancangan Peraturan Desa, Tahapan Pembahasan dan Penandatanganan Peraturan Desa.

Pasal 18


 

  1. Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Lurah Desa disampaikan kepada Pimpinan BPD secara tertulis.
  2. Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul prakarsa BPD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Lurah Desa.
  3. Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada seluruh Anggota BPD selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Rapat Paripurna.

Pasal 19

Apabila ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) dan (2) yang diajukan mengenai hal yang sama dan waktu yang bersamaan, maka dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima terlebih dahulu dan Rancangan Peraturan Desa yang diterima di kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 20

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan pembahasan yaitu : Tahap I, Tahap II, dan Tahap III.

Pasal 21

Pembahasan Tahap I :

  1. Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Lurah Desa:
  1. pandangan umum anggota BPD dalam rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Desa, kemudian hasilnya disampaikan kepada Lurah Desa.
  2. jawaban Lurah Desa terhadap pandangan umum disampaikan dalam rapat Paripurna
    1. Dalam hal Rancangan Peraturan Desa atas usul BPD:
  3. pendapat Lurah Desa dalam Rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD.
  4. jawaban BPD terhadap pendapat Lurah Desa disampaikan dalam rapat paripurna BPD.


     

    Pasal 22


     

  1. Pembahasan tahap II ialah pembahasan dalam rapat yang dilakukan bersama-sama antara BPD dengan Lurah Desa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Lurah Desa.
  2. Apabila pembahasan tahap I sudah dianggap cukup maka pembahasan tahan II sebagaimana ayat (1) tidak perlu dilaksanakan.

Pasal 23

Pembahasan tahap III meliputi :

  1. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
    1. laporan hasil pembahasan oleh BPD.
    2. pendapat akhir BPD dilanjutkan pengambilan keputusan
  2. Pemberian kesempatan kepada Lurah Desa untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan.

Pasal 24

  1. Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan BPD ditanda tangani oleh Lurah Desa.
  2. Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD.


     

    Bagian Kedelapan

    Hak-Hak dan Kewajiban


     

    Pasal 25

    Hak-hak BPD :

    1. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
    2. menyatakan pendapat.


       

      Pasal 26

      Anggota BPD mempunyai kewajiban:

      1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;

        b.     melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

        c.     mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

        d.     menyerap, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti;

        e.     memproses pemilihan Lurah;

        f.     mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

        g.     menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;

        h.     menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.


         


 

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Hak-Hak BPD dan Anggota BPD


 

Pasal 27

Pelaksanaan Hak-hak BPD :

  1. hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara tertulis.
  2. hak menyatakan pendapat dilaksanakan secara tertulis.


     

    Pasal 28

Hak-Hak Anggota BPD :

  1. hak mengajukan Rancangan Peraturan Desa
  2. hak mengajukan pertanyaan
  3. hak mengajukan usul dan pendapat
  4. hak memilih dan dipilih
  5. hak memperoleh tunjangan


     

    Pasal 29

Pelaksanaan Hak-Hak Anggota BPD :

  1. hak mengajukan Rancangan Peraturan Desa diaksanakan secara tertulis
  2. hak mengajukan pertanyaan dilaksanakan secara tertulis
  3. hak mengajukan usul dan pendapat dilaksanakan secara tertulis
  4. hak memilih dan dipilih dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada
  5. hak memperoleh tunjangan sesuai peraturan yang berlaku.

    Bagian Kesepuluh

Kedudukan Anggota dan Pimpinan BPD

Kedudukan, Tugas, Hak dan Kewajiban Pimpinan


 

Pasal 30


 

Kedudukan Pimpinan BPD sebagai penanggungjawab dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban BPD.


 

Pasal 31

Pimpinan BPD mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja kepada anggota BPD;
  2. memimpin rapat-rapat BPD dan menyimpulkan hasil rapat yang dipimpinnya;
  3. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak anggota yang bersangkutan;
  4. melakukan koordinasi dengan Lurah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.


     

    Bagian Kesebelas

    Pimpinan Sementara


     

    Pasal 32


     

    Pimpinan sementara dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.


     

    Bagian Keduabelas

    Pemilihan Pimpinan


     

    Pasal 33


     

  5. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
  6. Rapat Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.


     

    Bagian Ketigabelas

    Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan

Pasal 34

  1. Pelantikan pimpinan BPD dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
  1. Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan BPD diambil sumpah / janji menurut agama/ kepercayaannya masing-masing.
  2. Tatacara pengambilan sumpah / janji sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sendiri.


     

    Bagian Keempatbelas

Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan

Pasal 35

  1. Apabila terjadi lowongan jabatan Pimpinan BPD, maka secepatnya diadakan pengisian.
  1. Pimpinan BPD dimaksud ayat (1) pasal ini, sebelum memangku jabatannya dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaan oleh pejabat yang berwenang.
  2. Pengisian lowongan jabatan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan seperti pasal 34 tata tertib ini.


     

    Bagian Kelimabelas

Tugas Kewajiban Anggota

Pasal 36

  1. Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaanpemberdayaan kemasyarakatan setiap anggota BPD mempunyai tugas sesuai dengan wilayah keterwakilannya.
  2. Menampung hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat.
  3. Menginvetarisir permasalahan-pemasalahan yang timbul di wilayah.


     

Pasal 37


 

Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 secara tertulis kepada Pimpinan BPD untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


 

Pasal 38

Tata cara menampung dan menyalurkan aspirasi diatur :

  1. Aspirasi dapat ditampung dari hasil :
    1. Tatap muka antara BPD dengan masyarakat secara langsung dengan cara kunjungan ke masyarakat ( turun ke bawah ).
    2. Tatap muka antara BPD dengan masyarakat secara langsung dengan cara masyarakat menemui BPD.
    3. Melalui masing-masing Anggota BPD dari wilayah yang diwakilinya yang kemudian disampaikan secara tertulis oleh Anggota BPD yang bersangkutan.
    4. Surat, SMS, e-mail atau media lain dari masyarakat yang ditujukan kepada BPD dengan mencantumkan fotokopi identitas lengkap.
  2. Aspirasi akan ditindaklanjuti dengan cara :
    1. Mencatat asal atau identitas penyampai aspirasi.
    2. Mengklasifikasi aspirasi ke dalam bidang apa saja.
    3. Menyampaikan aspirasi yang layak untuk ditindaklanjuti kepada Pemerintah Desa.


       

    Pasal 39

Untuk efektifitas dan efisiensi, pelaksanaan ketugasan anggota BPD dibagi dalam bidang-bidang sebagai berikut :

  1. Bidang Pemerintahan
  2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  3. Bidang Pembangunan
  4. Bidang Kesejahteraan Rakyat


     


     

Pasal 40

  1. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di bawah koordinasi Ketua.
  1. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang pembangunan serta kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi Wakil Ketua.
  2. Pembagian tugas anggota ke dalam bidang-bidang tersebut diatur dalam keputusan BPD.


     

BAB III

RAPAT-RAPAT BPD

Bagian Kesatu

Tata Cara Rapat


 

Pasal 41


 

  1. Rapat BPD dilaksanakan pada hari kerja atau pada malam hari sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan Anggota BPD.
  1. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD, apabila Ketua BPD berhalangan hadir dapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
  2. Sebelum Rapat BPD dimulai, setiap anggota BPD harus menandatangani daftar hadir dan untuk tamu undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
  3. Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat harus memberitahukan dan meminta izin kepada Pimpinan Rapat.
  4. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani 2/3 jumlah anggota BPD.
  5. Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum tercapai quorum, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam dan apabila pada akhir waktu penundaan sesuai kesepakatan.
  6. Setelah rapat dibuka, sekertaris BPD melaporkan jumlah anggota yang hadir serta memberitahukan surat-surat yang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dan membacakan risalah rapat sebelumnya.
  7. Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan Lurah Desa dan/atau permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota atau apabila dipandang perlu oleh pimpinan BPD untuk dinyatakan rapat tertutup.


     

    Bagian kedua

Jenis-jenis rapat:

Pasal 42

  1. Rapat paripurna ( biasa ) adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dan merupakan qourum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas BPD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan Desa.
  2. Rapat Paripurna Istimewa ( bersifat khusus/tertentu ) adalah rapat BPD untuk melaksanakan suatu acara tertentu yang tidak mengambil keputusan.
  3. Rapat koordinasi dan konsultasi adalah rapat BPD untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi.


     

    Bagian Ketiga

Tata Cara Pembicaraan Dalam Rapat


 

Pasal 43

  1. Untuk kelancaran jalannya rapat Pimpinan Rapat dapat menetapkan sesi pembicaraan dan pembicara dapat mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai suatu hal dimulai dan Pimpinan Rapat menetapkan lamanya pembicaraan.
  1. Apabila pembicara telah melampaui waktu yang telah ditentukan, Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.
  2. Pimpinan Rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok pembicaraan.

Pasal 44

  1. Anggota berbicara di tempat yang telah disediakan, setelah mendapat izin dari Pimpinan Rapat.
  2. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 45

  1. Apabila seseorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan atau melakukan perbuatan yang menggangu jalanya rapat, Pimpinan Rapat memberikan peringatan sampai yang berbicara tertib kembali.
  2. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataanya yang tidak layak sebagaimana dimaksud ayat (1)
  3. Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk perkataan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dimuat dalam risalah rapat.

Pasal 46

  1. Apabila seorang pembicara tidak memehuni peringatan Pimpinan Rapat atau mengulangi hal yang sama, maka Pimpinan Rapat melarang meneruskan pembicaraan.
  2. Apabila larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
  3. Apabila dipandang perlu Pimpinan Rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.

Pasal 47

Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pasal 46 dan Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka Pimpinan Rapat menunda rapat dalam waktu yang disepakati.

Pasal 48

  1. Sebelum rapat ditutup, Pimpinan Rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila tidak diperlukan untuk suatu keputusan Pimpinan Rapat menyatakan bahwa rapat selesai.
  1. Apabila pembicaraan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah dinyatakan selesai, Pimpinan Rapat mengusulkan agar rapat ditutup.
  2. Apabila usul Pimpinan Rapat telah disepakati oleh para anggota yang hadir, maka Pimpinan Rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat dan apabila pokok kesimpulan dimufakati oleh para anggota yang hadir, maka rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Bagian Keempat

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan


 

Pasal 49


 

  1. Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa di buat risalah resmi yang ditandatangani oleh sekertaris BPD dan diketahui oleh Ketua/ Wakil Ketua Rapat.
    1. Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan, termasuk kesimpulan dan keputusan rapat. Dalam hal rapat mengambil keputusan maka harus dilengkapi dengan keterangan mengenai :
    2. jenis dan sifat rapat.
    3. hari dan tanggal rapat
    4. tempat rapat
    5. acara rapat
    6. waktu pembukaan dan penutupan rapat
    7. ketua dan sekertaris rapat
    8. jumlah dan anggota yang hadir
    9. undangan yang hadir
    10. paraf dari masing-masing anggota
    11. Setelah rapat selesai sebagaimana di maksud ayat (1), Sekertaris BPD secepatnya menyusun risalah yang telah mendapat persetujuan dari anggota untuk segera dibagikan kepada Anggota BPD dan pihak yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Perubahan Acara Rapat

Pasal 50

  1. Acara rapat dapat diubah atas usulan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dan disampaikan melalui Pimpinan BPD.
  2. Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa perubahan waktu atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam rapat disampaikan melalui Pimpinan BPD.
  3. Usul sebagaimana perubahan dimaksud ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
  4. Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) diputuskan oleh Pimpinan BPD.
  5. Usul sebagaimana ayat (2) bisa berubah apabila ada hal-hal yang sifatnya mendesak atau penting.

    Bagian Keenam

Undangan dan Peninjau
Rapat

Pasal 51

  1. Undangan ialah:
    1. pihak-pihak bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat atas undangan BPD.
    2. anggota BPD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan BPD, yang bukan alat kelengkapan BPD yang bersangkutan.
  2. Peninjau adalah yang hadir dalam rapat paripurna BPD atas undangan Pimpinan BPD.
  3. Untuk undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh BPD.
  4. Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
  5. Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara yang lain.

BAB IV

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama

Tata Cara


 

Pasal 52


 

  1. Pengambilan keputusan dalam rapat BPD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  1. Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) belum tercapai, maka Pimpinan BPD berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya dengan semangat persatuan serta memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
  2. Apabila usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) belum tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
  3. Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) ialah keputusan yang ditetapkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang disetujui oleh sekurang-kurangya 50% (lima puluh persen) di tambah 1 (satu) dari jumlah BPD yang hadir.
  4. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagimana dimaksud ayat (3) dan (4) dapat bersifat terbuka atau tertutup.


     

    Bagian Kedua

    Jenis dan Proses Penetapan Keputusan


     

    Pasal 53


     

Produk BPD berbentuk Peraturan BPD dan Keputusan BPD.


 

Pasal 54


 

  1. Peraturan dan Keputusan BPD ditetapkan dalam Rapat Paripurna
  2. Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam Rapat Koordinasi pimpinan BPD.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 55

  1. Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
  1. Tunjangan kehormatan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

    Pasal 56


     

    1. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD dibantu Kepala Urusan Tata Usaha BPD.
  2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.


     

BAB VI

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 57

  1. Tindakan penyidikan terhadap Pimpinan dan Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati.
  2. Hal-hal yang dikecualikan adalah
    1. tertangkap tangan melakukan tindak kejahatan.
    2. diduga telah melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan pidana mati.


       

BAB VII

KEDUDUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT/URUSAN TATA USAHA BPD

Pasal 58

Kedudukan tugas dan fungsi Kepala Urusan Tata Usaha BPD secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa dan secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 59

Kepala Urusan Tata Usaha BPD mempunyai tugas membantu Sekretaris BPD dalam:

  1. menyelenggarakan ketatausahaan dan menjalankan administrasi BPD.
  1. menyiapkan bahan/data dan pengelolaan kearsipan BPD.
  2. melaksanakan urusan surat menyurat BPD.
  3. mempersiapkan administrasi, bahan, peralatan dan kebutuhan rapat.
  4. membuat notulen/risalah rapat, membuat dan menyelesaikan administrasi hasil rapat BPD.
  5. melaksanakan urusan rumah tangga BPD.
  6. menyiapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola anggaran keuangan BPD.
  7. menyusun dan megelola pembukuan, perbendaharaan, pertanggungjawaban dan perhitungan keuangan BPD.
  8. menyusun laporan keuangan BPD.


     

BAB VIII

SURAT MASUK DAN KELUAR

Pasal 60

Tata cara surat masuk dan surat keluar, serta penanganannya diatur oleh sekretariat BPD.


 

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN


 

Hal-hal yang belum tercantum dalam perturan tata tertib ini akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

  1. Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan BPD tidak boleh bertentangan dengan Tata tertib BPD.
  1. Sekurang-kurangnya 3 ( tiga) orang anggota BPD berhak mengajukan usul perubahan Tata Tertib BPD.
  2. Perubahan atas Tata Tertib ini ditetapkan dengan Peraturan BPD atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 62

Peraturan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.


 

Ditetapkan di Bangunjiwo

Pada tanggal : ......... Februari 2012

                BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

                BANGUNJIWO

                                    KETUA


 


 


 


 

                                BAMBANG NUGROHO,S.H


 

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

  1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kabag. Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
  4. Camat Kasihan;
  5. Lurah Desa Bangunjiwo;
  6. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.